INILAH.COM, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai sebagai kunci atas sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebab, SBY yang juga sebagai ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) memiliki kewenangan untuk memecat para menterinya.
Pakar Hukum Tata Negara, Asep Warlan Yusuf mengatakan, semua polemik ini kuncinya ada pada Presiden SBY yang memiliki hak prerogratif untuk mengangkat atau mengganti menteri-menterinya.
"Sebenarnya kalau SBY mau pecat menteri-menteri PKS yah pecat saja, dia punya hak prerogratif. Saya justru melihat SBY mengalami dilema yang malah seperti menunjukkan dirinya 'bermuka dua', satu sisi seharusnya dia paham tidak bisa memaksa DPR dan satu sisi tetap memaksa," kata Asep, ketika dihubungi, Jakarta, Jumat (7/6/2013).
SBY, kata Asep, tentu sangat paham dirinya tidak boleh mengikat DPR dalam hubungan koalisi, karena hal itu akan membuat SBY melakukan tindakan inskonstitusional. Selain itu, kontrak koalisi hanya berlaku mengikat SBY sebagai ketua koalisi dan para menteri dari partai koalisi.
"Jadi memang yang diikat oleh SBY adalah para menteri dari parpol dan bukan fraksi koalisi di DPR dan faktanya semua menteri di kabinet termasuk yang dari PKS menerima dan mendukung kebijakan SBY. Tinggal SBY saja yang memutuskan apakah hal itu cukup atau tidak dan apakah SBY merasa terganggu dengan kebijakan FPKS menolak kenaikan harga BBM," jelasnya.
Posisi Fraksi Partai Demokrat di DPR sendiri menurutnya tidak akan bisa mendesak Fraksi PKS untuk menerima segala kebijakan pemerintahan SBY, karena kontrak dilakukan bukan dengan Demokrat melainkan dengan Presiden SBY.
"SBY tidak bisa memaksa karena tidak punya kontrak dengan Fraksi PKS dan kalaupun ada kontrak tersebut maka kontrak itu inkonstitusional dan pelanggaran konstitusi oleh SBY tentunya akan membuat SBY bisa diimpeacht, itu kalau memang ada kontrak SBY dan Fraksi PKS," tegasnya.
Asep menjelaskan, ada tiga phase koalisi yang diselenggarakan oleh SBY sebagai ketua koalisi yaitu pertama memenangkan pasangan SBY-Boediono sebagai presiden dan wakil presiden yang dilanjutkan dengan phase kedua penyusunan kabinet yang targetnya memasukkan anggota-anggota koalisi di kabinet ketika menjalankan pemerintahannya dan phase ketiga dalam menjalankan pemerintahan kabinet yang terbentuk itu harus kompak dan solid.
"Harapan SBY mengenai kompak dan solid ini tentunya mendapatkan dukungan dari parlemen. Tapi dalam kontrak rumusan harus kompak dan solid hanya untuk mendukung kabinet. Dalam kontrakpun hanya tertulis kekompakkan itu untuk meningkatkan kinerja, tidak KKN dalam kabinet," jelas Asep.
"Isi kontrak itu tidak ada hubungan sama sekali dengan DPR. Inilah celah yang dimanfaatkan oleh PKS karena fraksi di DPR tidak diikat dalam hubungan koalisi yang artinya boleh saja apapun alasannya baik sekedar cari popularitas atau benar-benar memperjuangkan ideologi untuk berseberangan dengan presiden," tambah Asep.
Sebelumnya, beberapa kader Fraksi Demokrat di DPR menuding PKS telah memainkan politik dua kaki sekaligus untuk mengalihkan isu dari kasus import daging sapi yang melibatkankan mantan presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaaq. Demokrat pun meminta agar PKS keluar dari koalisi pemerintahan Presiden SBY dan menarik semua menterinya dari kabinet. [mes]
08 Jun, 2013
-
Source: http://nasional.inilah.com/read/detail/1997365/inilah-kelemahan-sby-tak-pecat-pks-dari-koalisi
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
Belum ada komentar untuk "Inilah Kelemahan SBY Tak Pecat PKS Dari Koalisi"
Posting Komentar