INILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diminta segera keluar dari koalisi jika tidak tunduk kepada kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yushoyono (SBY) terkait rencana penaikan harga BBM bersubsidi.
Politikus Partai Demokrat, Jhonny Buyung Saragih mengatakan, jika ingin tetap berada dalam koalisi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II maka PKS harus konsisten mendukung segala kebijakan pemerintah.
"Semuanya harus mengikuti irama kondektur (Pemerintah). Tentunya harus tunduk kepada koalisi, tunduk kepada ketua, kalau tidak harus keluar. Kalau tidak terima seharusnya mundur saja," kata Jhonny, kepada INILAH.COM, Jakarta, Jumat (7/6/2013).
Menurutnya, sangat tidak etis jika partai pimpinan Anis Matta itu membangkang kebijakan pemerintah dengan menyebarkan spanduk penolakan kenaikan harga BBM di beberapa daerah. Sebab, lanjutnya, marwah dari koalisi adalah sebuah kesepakatan untuk bersama membangun pemerintahan yang sukses hingga akhir masa jabatan.
"Kalau beda pendapat silahkan bicara dalam koalisi, jangan dibawa-bawa keluar. Koalisi itu kan sama dengan sebuah rumah tangga, persoalan rumah tangga jangan dibuka ke publik," tegas anggota Komisi VI DPR itu.
Selain itu, kata Jhonny, PKS seharusnya tidak menebarkan kebencian kepada partai pimpinan SBY itu. "Bukan soal mendukung atau tidak. Boleh anda tidak mendukung, tapi anda anda jangan benci kami (Demokrat)," tegasnya.
Diketahui, PKS membangkan kebijakan pemerintah terkait rencana penaikan harga BBM bersubsidi. PKS membentangkan spanduk-spanduk dibeberapa daerah sebagai bukti penolakan penaikan harga BBM tersebut. [mes]
08 Jun, 2013
-
Source: http://nasional.inilah.com/read/detail/1997401/tak-dukung-pemerintah-pks-harus-keluar-koalisi
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
Belum ada komentar untuk "Tak Dukung Pemerintah, PKS Harus Keluar Koalisi"
Posting Komentar