INILAH.COM, Jakarta - Program pemerintah kerap menjadi korban dari perselisihan partai koalisi yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Akibat partai koalisi yang tidak sejalan dan bahkan kerap bertentangan menjadi penghambat proses berjalannya program pemerintah.
Demikian disampaikan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro. Menurutnya, para elit politik di tanah air seharusnya memberikan pembelajaran serta pencerahan kepada publik supaya memahami makna demokrasi.
"Tampaknya partai-partai dalam koalisi jalan masing-masing, mengabaikan prioritas program pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Ini menyebabkan koalisi tidak efektif sehingga tak sedikit program yang terbengkalai karena intensnya interupsi politik yang berlangsung," kata Zuhro, kepada INILAH.COM, Jakarta, Jumat (7/6/2013).
Ia menjelaskan, koalisi yang terformat didasarkan atas ideologi dan platform yang sama, dimana kesepakatan melalui MoU secara eksplisit mengatakan bahwa program-program turunan langsung dari tujuan atau kepentingan nasional tidak bisa ditawar dan partai-partai yang berkoalisi wajib sepakat.
"Semestinya para elite memberikan teladan positif kepada konstituens khususnya rakyat pada umumnya. Hal ini agar perilaku elite akan senantiasa dijadikan rujukan bagi masyarakat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa," lanjut Zuhro.
Sebagai contoh, kata Zuhro, masalah pendidikan, kesehatan, mengentaskan kemiskinan, pengangguran harus menjadi isu krusial yang disepakti diantara partai-partai yang berkoalisi. Begitu juga, apabila kenaikan harga BBM dinilai urgent karena kebijakan subsidi BBM dinilai salah alamat dan membebani APBN.
"Hal ini yang perlu disosialisasikan ke masyarakat agar mereka tidak menjadi sasaran politisasi isu kenaikan harga BBM. Pencerahan ke masyarakat harus terus dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan rumor," tuturnya lagi.
Oleh karena itu, Zuhro menuturkan bahwa tidak hanya pemilu yang bisa dijadikan wahana bagi konsolidasi demokrasi, tapi juga beberapa piranti politik seperti budaya politik, peran elite dan atau perilaku para elite ikut serta menentukan sukses tidaknya proses demokratisasi.
"Karena melalui partai politik dan para elitenya, format koalisi akan dibangun apakah dibangun secara ideal dalam konteks penciptaan kinerja pemerintahan yang lebih baik atau koalisi tentatif yang cenderung pragmatis dan fragile, yang moody diatur sesuai dengan isu politik yang dijadikan komoditi," terangnya. [mes]
08 Jun, 2013
-
Source: http://nasional.inilah.com/read/detail/1997389/koalisi-tak-efektif-program-pemerintah-diabaikan
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
Belum ada komentar untuk "Koalisi Tak Efektif, Program Pemerintah Diabaikan"
Posting Komentar